Transjabar.com – Viralnya pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta H Ahmad Sanusi atau dikenal dengan Amor yang menyinggung soal tunggakan honor untuk Guru Tidak Tentu (GTT) atau guru honorer mendapat perhatian serius, terlebih terhitung tunggakan sejak tahun 2017, seperti disampaikan Ahmad Sanusi saat rapat Banggar digelar, nilainya tidak sedikit, sekitar Rp.3,3 milyar
Ahmad Sanusi menyoal adanya tunggakan pembayaran honor untuk GTT yang belum dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, dia pertanyakan tunggakan yang belum diberikan kepada GTT yang mengabdi di Sekolah Satu Atap ( Satap), dan honor operator pendataan.
Terinci, Ahmad Sanusi membeberkan soal tunggakan pembayaran honor para GTT yang mengajar di SMP Satap sekitar Rp.1,4 milyar, guru keagamaan mencapai Rp, 1,8 milyar, ditambah dengan tunggakan honor operator konon sampai Rp. 240 juta, terhitung tunggakan sejak tahun 2017 – 2022.
Terkait dengan hal itu, Ketua GMPK Kabupaten Purwakarta Awod Abdul Qodir atau Ami Awod mengkritisi terkait dengan penyataan Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta Ahmad Sanusi, yang sekonyong – konyong mengungkap soal tunggakan pembayaran untuk GTT di Purwakarta.
Ia menilai memang bagus pernyataan tersebut diungkapkan dalam rapat Banggar, namun yang aneh kok baru tahun 2022 ini baru disuarakan, tahun tahun sebelumnya kemana aja, padahal jelas tunggakan sebesar Rp. 3,3 Milyar yang menjadi hak GTT dan pegawai honor operator di lingkungan Disdik Purwakarta sejak tahun 2017 – 2022.
Jedahnya atau rentang waktunya, kata wod sangat jauh sekali, kok baru tahun 2022 disinggung, ada apa ?, Apalagi ditahun tahun sekarang perhelatan politik sudah mulai menggeliat menjelang Pemilu tahun 2024 mendatang.
” Lah iya dong, nyata – nyata dari tahun 2017 belum terbayarkan hingga saat ini, ini menjadi pertanyaan besar. Apa dewan sudah mulai muncul kritis dan mulai pekah dan geniusnya, apakah karena faktor lain, ” ujar Awod, Jumat 9 September 2022.
Sehingga menjadi tafsiran berbeda di masyarakat, kok baru baru muncul di gaungkan, apakah ada unsur politisnya.
” Terkait hal ini, kami dari GMPK Purwakarta akan segera beraudensi dengan Disdik Purwakarta dan Sekda, ” kata Awod.
Pihaknya akan mempertanyakan anggaranya terkait tunggakan GTT, yang mana sudah 5 tahun tidak terbayarkan, jelas hal ini sangat aneh.
“Harus jelas dan transparan terkait anggaran GTT ini. Apa dikorupsi atau tidak ini perlu dilakukan investigasi secara mendalam, ” tegas Awod.(ctr).
