Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menutup pekan ketiga Ramadan 1441 H, Sabtu 16 Mei 2020 dengan kembali menyambangi kawasan kumuh untuk berbagi dengan keluarga-keluarga kurang beruntung. Kali ini di sekitar Stasiun Depok, Rukun Warga (RW) 19 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.
Sedikitnya 80 keluarga prasejahtera menerima bantuan kebutuhan bahan pokok hasil donasi Gerakan Mengumpulkan Uang Receh untuk Hidup Berbagi (Gemuruh Berbagi) yang digagas Kedeputian Advokasi, Penggerakkan, dan Informasi (Adpin) BKKBN.
Selain menyalurkan bantuan sembako, BKKBN juga menyerahkan alat dan obat kontrasepsi berupa pil dan kondom bagi pasangan usia subur (PUS) peserta keluarga berencana (KB). Penyerahan dilakukan Deputi Adpin BKKBN Nofrijal, didampingi Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN Rudy Budiman, Direktur Bina Lini Lapangan BKKBN Wahidin, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana, dan Kepala Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok Nessi Annisa Handari, dan Camat Pancoran Mas Utang Wardaya.
Menutup rangkaian safari akhir pekan, Nofrijal berdialog secara khusus dengan para penyuluh keluarga berencana (PKB) dan tenaga penggerak kelurahan (TPK) di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pancoran Mas, Jalan Kartini Nomor 9 Kota Depok. Sesaat sebelum meninggalkan lokasi, Nofrijal menyempatkan diri meninjau mobil unit penerangan (Mupen) KB hasil rebranding milik Perwakilan BKKBN Jawa Barat.
“Ramadan tahun ini kita berada dalam masa pandemi covid-19. Kami di Kedeputian Adpin menggalang kepedulian yang kita beri nama Gemuruh Berbagi. Bentuknya berupa pengumpulan donasi dari pegawai BKKBN melalui rekening khusus. Hasil donasi ini kami belanjakan kebutuhan pokok di koperasi pegawai untuk kemudian diserahkan kepada saudara-saudara kita yang belum beruntung, keluarga prasejahtera. Di Depok ini yang ketiga. Sebelumnya bantuan sembako diserahkan kepada korban kebakaran di Tangerang Selatan dan salah satu kawasan kumuh di Kota Bekasi,” terang Nofrijal saat ditemui usai berdialog dengan PKB dan TPK Kota Depok.
Nofrijal merinci, paket bantuan bahan pokok tersebut meliputi beras, gula, minyak, biskuit, vitamin, dan susu. Selain hasil donasi Gemuruh Berbagi, bantuan sembako juga bersumber dari bantuan Perwakilan BKKBN Jawa Barat. Bantuan diserahkan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana dan Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Pintauli Siregar.
“Pada intinya kami ingin mengisi momen Ramadan ini dengan berbagi kepada sesama. Dalam hal ini kepada keluarga-keluarga prasejahtera. Para penerima ini berasal dari pendataan tim kecil yang sebelumnya turun langsung di lapangan. Kami juga berkolaborasi dengan sejumlah mitra pegiat sosial kemasyarakatan. Di samping petugas lini lapangan tentunya,” terang Nofrijal.
“Misi kami ada dua. Selain berbagi, kami juga berusaha menyemangati agar orang yang ber-KB itu tetap ber-KB. Pesan kita tetap sama. Seperti tadi kepada Pak RT dan Pak Lurah, kami titip pesan untuk terus menyampaikan kepada masyarakat agar menjaga keberlangsungan ber-KB. Pasangan-pasangan yang tidak beruntung tadi kalau hamil akan lebih riskan atau semakin sulit. Secara ekonomi sulit, secara kesehatan rentan,” Nofrijal menambahkan.
Disinggung kelanjutan gerakan ini setelah Ramadan berakhir, Nofrijal berencana menjadikan Gemuruh Berbagi sebagai gerakan sosial berkelanjutan. Secara kelembagaan, Plt Sekretaris Utama BKKBN berencana membangun sistem kepedulian sosial nasional BKKBN yang mencakup skala nasional. Transformasi gerakan tidak hanya melibatkan Kedeputian Adpin atau internal BKKBN, melainkan bakal turut menggandeng perusahaan untuk bersama-sama berkolaborasi.
Nofrijal menyebut Gemuruh Berbagi yang digagas Kedeputian Adpin merupakan model yang akan dikembangkan di kemudian hari. Jika selama Ramadan penyaluran bantuan dilakukan setiap akhir pekan, ke depan rencananya bakal dilakukan setiap bulan. Adapun jumlah bantuan disesuaikan dengan kemampuan atau hasil donasi yang berhasil dikumpulkan.
“Negara kita ini negara yang harus selalu siap menghadapi musibah. Banyak sekali musibah yang menimpa kita. Itu sudah tidak terhitung lagi. Ada kebakaran, gempa bumi, tsunami, banjir, dan lain-lain. Di samping itu, kita dihadapkan pada kemiskinan. Karena itu, kepedulian sosial menjadi sebuah cara untuk saling membantu dan bangkit. Saat ini BKKBN memiliki 24 ribu PKB/PLKB. Satu PLKB saja bergerak, sudah banyak yang bisa dilakukan untuk masyarakat. Nah, ini dengan 24 ribu orang. Kami yakin dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat,” tandas Nofrijal.
Di bagian lain, Nofrijal mengungkapkan, BKKBN terus mewaspadai kemungkinan turunnya kesertaan ber-KB akibat wabah covid-19. Apalagi, pantauan sementara yang dihimpun melalui pelaporan dan statistik rutin menunjukkan kemungkinan tersebut. Padahal, laporan baru mencakup capaian sampai dengan Maret 2020.
“Sudah pasti kita mendapatkan info yang kurang enak karena penurunan angka kesertaan ber-KB. Terutama peserta KB baru yang masih belum mencapai 50 persen dari yang kita targetkan. Maret ini baru mulai covid-19. Kasusnya baru muncul di kota-kota besar. Pembatasan sosial baru dilakukan di kota-kota besar. Baru pada bulan berikutnya dilakukan pembatasan sosial di kota-kota yang lebih kecil. Dampak imbauan di rumah saja baru bisa dilihat lebih jelas dari laporan April,” ungkap Nofrijal.
Bagi Nofrijal, BKKBN layak khawatir karena sampai saat ini kesertaan ber-KB masih didominasi kontrasepsi pil dan suntik. Dari 33-34 juta peserta KB di Indonesia, 70 persen di antaranya mengunakan pil dan suntik. Dua kontrasepsi di luar metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) ini rentan putus pakai.
“Kalau yang MKJP sekitar 30 persen, Insyaallah terjaga. Tapi yang pil, kondom, dan suntik ini rentan. Kalau covid-19 lebih dari tiga bulan, rawan sekali terjadi putus pakai. Dan, itu kan berakibat poada baby boom atau kelahian yang meningkat,” ujarnya.
Mengantisipasi melorotnya kesertaan ber-KB nasional tersebut, BKKBN tengah menyusun satu gerakan nasional pelayanan 1 juta peserta KB pada Juni mendatang. Asumsinya, pada akir semester pertama 2020 ini pandemi covid-19 sudah berakhir. Dengan begitu, pelayanan KB sudah bisa dilaksanakan secara reguler.
“Tujuannya untuk menutup angka kebocoran. Makanya kita adakan Gerakan Pelayanan 1 Juta Akseptor. Gerakan ini berlangsung secara serentak di 82 desa dan kelurahan di tanah air. Pelayanan diberikan kepada peserta KB tetap menjadi peserta KB. Pelayanan bagi peserta KB baru. Pelayanan mereka yang memang ingin pindah dari non-MKJP ke MKJP. Kemudian yang ulangan pil, suntik, dan kondom,” papar Nofrijal. (Pri/Rls)
