Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Wenny Haryanto berpesan kepada remaja di tanah air untuk jangan sekali-sekali bersentuhan dengan narkoba dan menghindari tawuran. Dia juga meminta remaja untuk tidak terburu-buru menikah dan sebaiknya lebih fokus mempersiapkan masa depannya.
Wenny menyampaikan hal tersebut di sela kegiatan Sosialisasi dan Bakti Sosial Program Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI Era Pandemi Covid-19 di Kampung KB Mekarsari, RW 020, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pada Rabu sore, 17 Juni 2020. Turut hadir bersama Wenny antara lain Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana, Kepala Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok Nessi Annisa Handari, dan aparat kewilayahan setempat.
“Kepada generasi muda, saya berharap tetap belajar dengan rajin walaupun di rumah. Remaja harus tetap produktif. Saya bersyukur selama pandemi Covid-19 ini tak ada lagi tawuran pelajar. Saya kira ini salah satu berkah yang dari adanya wabah Covid-19. Selalu ada berkah di balik setiap bencana. Semoga saat pandemi sudah berakhir pun tetap tidak tawuran,” harap Wenny.
Pendiri Depok Civil Society ini juga berpesan agar remaja menjauhi narkoba. Terungkapnya pabrik narkoba berskala besar di Kota Depok menjadi indikasi kuat bahwa narkoba kini sedang menyerang Kota Depok. Dengan kata lain, Kota Depok menjadi sangat rentan terhadap narkoba.
“Tahun ini kita dikagetkan adanya temuan pabrik sabu di Cinere dan Sukmajaya. Artinya, Kota Depok sangat rentan terhadap narkoba. Karena itu, remajanya harus punya ketahanan. Perlu kerjasama antara sekolah dan orang tua untuk bersama-sama menjauhkan anak dari ancaman narkoba,” kata Wenny.
Politikus Partai Golkar ini juga berpesan secara khusus agar remaja lebih melek perencanaan keluarga. Seorang remaja, tegas Wenny, harus mempersiapkan dengan serius masa depannya, terutama berkaitan dengan perencanaan keluarga. Remaja harus bisa merencanakan menikah pada usia yang tepat dan matang secara usia.
“Nikah muda sebaiknya bisa dicegah. Hindari menikah sebelum usia matang karena organ kehamilan juga belum matang betul. Kurang sehat untuk bayi yang dikandung nanti. Tunggu sampai usia tepat,” tandas Wenny.
Di bagian lain, Wenny mengapresiasi keberadaan kampung keluarga berkualitas (Kampung KB) di RW 020. Menurutnya, kampung KB merupakan salah satu wahana pemberdayaan keluarga di masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS). Bahkan, Wenny sempat berbelanja sejumlah produk yang ditawarkan UPPKS di sana.
“Saya barusan membeli tempat tisu dan salad buah produksi UPPKS di sini. Kualitasnya bagus-bagus. Mudah-mudahan bisa terus dikembangkan, sehingga bisa membantu meningkatkan perekonomian keluarga,” harap Wenny.
Disinggung mengenai kegiatan bakti sosial, Wenny menjelaskan pihaknya sengaja datang ke Kota Depok untuk menyapa secara khusus dan memberikan bantuan kebutuhan pokok kepada para peserta KB. Bagi Wenny, para peserta KB merupakan pejuang KB itu sendiri karena mereka itulah yang menjadi penentu performa program. Wajar bila kemudian DPR RI dan BKKBN memberikan apresiasi kepada para peserta KB yang nota bene turut terdampak pandemi Covid-19.
“Dampak pandemi ini melanda semua kalangan. Keluarga para peserta KB tentu saja menjadi bagian di dalamnya. Karena itu, kami Komisi IX DPR RI dan BKKBN sepakat untuk menyalurkan bantuan kepada 1.000 keluarga di Kota Depok. Bantuan ini semata-mata kepedulian kami dan mitra kerja untuk meringankan beban keluarga-keluarga terdampak Covid-19,” terang Wenny.
Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana menjelaskan, kemitraan BKKBN-Komisi IX DPR RI ini merupakan sinergi eksekutif dan legislatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai fungsinya, BKKBN berperan sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang mendapat tugas dalam penyelenggaraa program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana), adapun DPR RI menjalankan pengawasan salah satu fungsinya sebagai lembaga legislatif. Dengan demikian, kebersamaan BKKBN-Komisi IX dalam sosialisasi dan bakti sosial ini merupakan salah satu wujud akuntabilitas pelayanan publik.
“Sebagai mitra, BKKBN-DPR RI selalu berjalan berdampingan. Saling bahu-membahu. Tidak bisa saling mendahului atau saling meninggalkan, tapi kita harus bersama-sama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami di BKKBN melaksanakan, Komisi IX melakukan monitoring pelaksanaan program Bangga Kencana,” papar Kusmana.
“Kegiatan sosialisasi dan bakti sosial bersama mitra sekaligus untuk monitoring dua kegiatan utama. Pertama, menyangkut program Bangga Kencana secara keseluruhan. Kedua, secara khusus terkait pembangunan keluarga sebagai salah satu matra pelayanan Bangga Kencana. Lebih khusus lagi terkait pembinaan remaja melalui program Generasi Berencana,” tambah Uung, sapaan akrab Kusmana.
Lebih jauh Kusmana menelaskan, bakti sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 meliputi sejumlah kebutuhan bahan pokok. Untuk setiap titik pelaksanaan kegiatan, pihaknya menyiapkan 500 paket bantuan bahan pokok. Namun demikian, pembagian tidak dilakukan di satu tempat. Hanya 10-20 paket yang diberikan secara langsung kepada perwakilan warga saat kegiatan monitoring di satu tempat. Selebihnya diantarkan langsung ke rumah warga yang sebelumnya telah didata petugas. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mencegah penyebaran virus korona atau Covid-19.
“Kegiatan sosialisasi ini berbeda dari tahun sebelumnya. Selama masa pandemi Covid-19 ini, kami menjalankan protokol kesehatan. Kami menghindari pengumpulan massa besar. Semata-mata demi kemaslahatan bersama. Yang penting bantuan sampai kepada yang berhak menerimanya,” papar Kusmana.
Selain kebutuhan pokok sehari-hari, BKKBN-DPR RI juga memberikan bantuan khusus kepada bidan atau fasilitas kesehatan. Bantuan berupa baju hazmat yang berfungsi sebagai alat pelindung diri, masker, sarung tangan medis, pelindung muka, dan hand sanitizer. Dengan demikian, para bidan tetap bisa memberikan pelayanan kontrasepsi selama masa pandemi secara aman dan sesuai protokol pencegahan Covid-19. Ini sesuai dengan konsep penormalan baru (new normal) yang diusung BKKBN. (Pri/Ril)
