TRANSJABAR.com – BANDUNG – Meski Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) Provinsi Jawa Barat, telah di sah-kan beberapa waktu lalu, namun masih ada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan tidak ada realisasi APBD-P di Instansinya (Sub Bag-red).
Seperti di Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, khususnya pada Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian, yang notabene bertanggung jawab terhadap belanja dan pemeliharaan khususnya lingkup Disdik Jabar.
Dengan tidak adanya tambahan anggaran (APBD-P) dipastikan kebutuhan biaya pemeliharan dan belanja ‘rumah tangga’ Disdik Jabar, menjadi terganggu alias mandeg.
Kepastian itu diakui oleh Kasub Umum dan Kepegawaian Disdik Jabar, H. Mulyana,. Menurut dia untuk APBD-P 2018 khusus di Sub Bag Umum tidak ada. Kalaupun ada untuk memenuhi kebutuhan belanja dibagian Umum, pihaknya hanya mengandalkan dari sisa atau lebih belanja anggaran APBD murni, jelasnya.
Pernyataan itu amini pula oleh Arif, selaku pelaksana kegiatan belanja dan pemeliharaan di Sub Bag Umum. Akibat tidak adanya anggaran perubahan, dirinya merasa binggung dalam menentukan belanja kebutuhan, perlengkapan serta pemeliharaan sarana dan prasarana Disdik Jabar. “Aduh ini juga saya binggung harus gimana karena tidak ada anggaran,” ucap Arif, kepada TRANSJABAR, Kamis (9/11/2018).
Sebagaimana diketahui bahwa APBD-P Jabar, sejak September 2018 sudah di sah-kan oleh DPRD dan Pemprov Jabar, sebesar Rp 35,752 triliun. Namun saat itu menurut Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, kebijakan APBD-P 2018 ada pemangkasan dan penambahan anggaran secara merata di 54 OPD. Hal tersebut dilakukan guna mengefisiensi anggaran, kata Ineu.
Sementara itu Kepala Disdik Jabar, Ahmad Hadadi, saat akan dimintai penjelasannya, Kamis (9/11/2018), sedang tidak berada dikantor. (Ron)
