TRANSJABAR.COM, CIREBON — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau yang lebih akrab disapa Kang Emil menginginkan pimpinan daerah di Jabar menjalankan pola birokrasi baru yang lebih dinamis.
Hal itu diungkapkan Kang Emil dihadapan sejumlah pimpinan daerah di Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan) pada Kamis (22/11/2018) dalam acara (Kopdar GWPP) Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang bertempat di Kota Cirebon.
“Pimpinan daerah harus membuat Forum CSR, tim akselerasi pembangunan, dan buku kebutuhan infrastruktur,” katanya.
Emil menuturkan agar dapat mewujudkan point-point tersebut, maka pimpinan daerah harus meninggalkan pola-pola birokrasi lama dan mulai menerapkan pola birokrasi dinamis.
“Paradigma birokrasi dinamis setiap program tidak harus didorong oleh dana APBD tapi harus bisa mencari sumber lain,” tuturnya.
Emil mencontohkan program di Jabar yaitu satu desa satu penghafal Al-Qur’an (hafidz) yang kini telah dibiayai oleh salah satu bank syariah.
“Pemprov Jabar juga telah tandatangani kerjasama dengan 40 perusahaan BUMN untuk membantu program Pemprov Jabar,” ujarnya.
Emil menilai pembentukan tim akselerasi pembangunan sangat penting dilakukan selain membentuk Forum CSR, selain itu adanya buku kebutuhan infrastruktur juga jadi pedoman kebutuhan peningkatan infrastruktur di daerah.
“Pemprov Jabar juga akan hibahkan sejumlah program seperti pariwisata untuk Pemda kota dan kabupaten di Jawa Barat,” tambahnya.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Cirebon Dr. H. Dedi Taufik M. Si mengapresiasi adanya Kopdar GWPP yang membantu Pemda dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di daerah.
“Semoga hasilnya positif dan potensi Ciayumajakuning semakin berkembang,” katanya. (Falah)
