Hadiri Paripurna DPRD, Pj Bupati Cirebon Banyak Catatan

TRANSJABAR.COM, SUMBER – Sesaat setelah dilantik Gubernur Jawa Barat, H.M. Ridwan Kamil, pada Senin pagi (19/11), malam harinya Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Dicky Saromi, langsung datang menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD tentang penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati Cirebon periode 2014-2019, diruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon. “Alhamdulilah saya mengawali malam ini mendapatkan rekomendasi (DPRD), ini merupakan tanggapan dari laporan keterangan  pertanggungjawaban LPKJ  2014 – 2019. banyak catatan dari rekomendasi itu,” ujar Dicky usai rapat paripurna istimewa tersebut.

Menurut Dicky, dari beberapa catatan itu pihaknya akan memprioritaskan hal-hal yang terkait pelayanan masyarakat dan administrasi pemerintahan. “Saya akan memprioritaskan beberapa pelayanan masyarakat supaya berjalan dulu, jadi yang kita lakukan diantaranya adalah tentu menyangkut admistrasi pemerintahan, anggaran perubahan 2018 yang harus segera ditandatangani dan persiapan untuk  anggaran murni 2019,” papar Dicky.

Dijelaskan Dicky, hal menonjol didalam rekomendasi yang disampaikan DPRD itu yakni soal penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memang perlu dilihat kembali. “Tetapi yang paling penting saat ini adalah bagaimana agar ASN yang sekarang bisa tetap bekerja optimal,” ucap Dicky.

Masih menurut Pj Bupati, dirinya juga  mendapat beberapa masukan tentang hal penting ke depan termasuk banyaknya mutasi dan konversi lahan persawahan di Kabupaten Cirebon. Dikatakannya, Kabupaten Cirebon merupakan Kabupaten padat penduduk dan perkembangannya sangat tinggi. “Saya dapat masukan tentang konversi lahan sawah. nanti kita juga akan pelajari itu,” tukasnya.

Sementara, saat disinggung mengenai banyaknya penempatan ASN yang tidak sesuai dengan proporsi dan tidak profesional, Dicky mengaku akan mempelajarinya terlebih dahulu. “Saya belum akan menanggapi hal itu, karena itu masih perlu pelajari terlebih dulu. mungkin saya akan lebih memprioritaskan beberapa badan atau dinas yang masih kosong,” paparnya. Langkah tersebut, lanjut Dicky, tentu akan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang di milikinya dengan tetap melakukan konsultasi ke Pemprov Jabar dan Kemendagri.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H. Mustofa, SH, mengatakan, dengan telah dilantiknya Pj Bupati Cirebon maka segala kendala  yang sempat menghadang akan bisa segera teratasi. Sehingga diharapkan, pelayanan dan penyerapan anggaran perubahan 2018 bisa segera terealisasi. Menurut Mustofa, Pj Bupati sudah menyampaikan kesiapannya untuk memulihkan keadaan termasuk memulihkan mutasi dan rotasi sepanjang ada rekomendasi dari Kemendagri. “Semua rekomendasi bisa dilakukan oleh pj bupati cirebon, tergantung dari kewenangan dan waktunya saja,” tuturnya. (Falah)

https://jalalive.wangsomboonhospital.go.th/

https://eonsdi.com/