Jakarta|Newsnet.id – Masyarakat Anti Pungli (MAPI), Senin, (11/01/2021), menggelar Silaturahmi Nasional dan Seminar Nasional, di Hotel Ibis Sunter, Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Satgas Saberpungli RI, Irjen Pol. Agung Makbul, Watimpres Adi Warman, yang juga sebagai Anggota Dewan Pengarah MAPI, Kapokja Pencegahan Satgas Saberpungli RI, Nugroho, dan Mantan Sekretaris Satgas Saberpungli RI yang juga sebagai Ketua Dewan Pengarah MAPI, Irjen Pol Widiyanto Poesoko, selain itu hadir juga seluruh jajaran pengurus MAPI Pusat dan regional se-Indonesia.
Dalam Seminar Nasional yang mengusung tema Bahaya Pungli dan Masa Depan Indonesia, dalam acara tersebut juga MAPI merumuskan rekomendasi untuk pemerintah RI.
Ketua Umum MAPI, Dhani Sudirman, menjelaskan, terbentuknya MAPI tentu sejak adanya Satgas Saberpungli tahun 2016, namun MAPI baru di legalkan sejak 10 Januari 2019. Maka pada momen hari Minggu, (10/01/2021 ) MAPI melaksanakan ulang tahun yang kedua, dengan bertekad meningkatkan peran serta masyarakat terkait upaya meminimalisasi terjadinya kejahatan pungli oleh aparatur pemerintahan dan umum yang selama ini seringkali terjadi dalam hal pelayanan publik di Indonesia.
Dhani memaparkan, MAPI di lahirkan sebagai turunan dari Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang SATGAS SABERPUNGLI yang dalam pasal 12 disebutkan bahwa untuk kegiatan saberpungli diperlukan peran serta aktif dari masyarakat yang kinerjanya meliputi, penerimaan laporan, survei, kajian, dan kemudian membuat rekomendasi yang disampaikan kepada tim saberpungli.
“MAPI memberikan Rekomendasi kepada pemerintah agar perijinan yang berbasis online harus diperluas, serta sejumlah Rekomendasi lainnya untuk memberantas pungli. Kedepannya, MAPI mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tidak segan – segan membuat laporan terkait adanya tindakan pungli,” kata Dhani.
Untuk laporan masyarakat bisa membuka link pusat pelaporan tindakan pungli melalui www.mapisaberpungli.org
Sementara Ses Satgas Saberpungli RI, Irjen Pol Agung Makbul, menjelaskan dalam acara seminar bahwa disetiap area pelayanan publik seringkali sudah dituliskan area WBK dan WBBM ( Wilayah Bebas Korupsi ) dan ( Wilayah Birokrasi Bersih Korupsi dan Melayani), artinya mereka sudah mau berubah lebih baik dalam melayani.
MAPI sebagai lembaga antipungli harus bekerja secara terus menerus untuk mengajak kementrian dan lembaga lainnya di Indonesia untuk terus berbenah untuk melayani dengan baik dan memanfaatkan perijinan secara online, agar pemohon ijin dan pelayan ijin tidak sering bertemu yang mengakibatkan terjadinya pungli.
“MAPI sebagai mitra kerja Satgas Saberpungli, harus terus mencari informasi, memberikan kajian, bahkan membangun kerjasama dengan kampus dan lembaga lainnya agar generasi masa depan bersih dari pungli, Pungkas Jenderal bintang dua tersebut.
Dalam kegiatan tersebut, MAPI juga menganugerahkan penghargaan Achievement MAPI Award kepada kantor pelayanan publik, tokoh anti pungli, dan akademisi berupa piagam dan pin emas.(ctr).
