transjabar_ MAJALENGKA- Beredarnya link berita di salah satu media online, berisi spanduk 2019 ganti presiden yang diduga dilakukan jamaah haji asal Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat mendapatkan tanggapan serius dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) dan Kementrian Agama (Kemenag) RI, Rabu (15/8/2018).
Berita tersebut kini menjadi viral di salah satu satu medsos dan kini menjadi sorotan serius dan menjadi polemik di tengah masyarakat.
Salah seorang Komisioner anggota Bawaslu RI Dr.Ratna Dewi Pettalolo ketika diminta tanggapan perihal itu, menyarankan agar hal itu disikapi Bawaslu Provinsi Jawa Barat. “Silakan konfirmasi ke Bawaslu Jabar,”kata dia melalui pesan singkatnya.
Salah satu Komisioner Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan meminta kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga suasana iklim kondusif di tengah masyarakat.
Terlebih lagi bagi jemaah haji seharusnya fokus dalam melaksanakan ke khusyuan ritual ibadah kepada Allah Swt. “Memang itu adalah hak konstitusional warga, namun alangkah eloknya agar tetap menjaga suasana kondusif, dan tidak mencampurkan adukan urusan ibadah dengan isu politik,” kata dia saat dihubungi via ponselnya.
Dalam konteks seperti ini, Bawaslu mengaku sulit memproses terkait hal dugaan pelanggaran itu, karena masalah ini perlu pengkajian yang lebih mendalam.
Namun, pihaknya menghimbau kepada para jemaah haji seharusnya lebih fokus melaksanakan ibadah ketimbang terlibat dalam persolan politik praktis.
“Justru yang lebih penting itu menurut saya, yang perlu disikapi masyarakat terkait pengumuman daftar calon sementara (DCS) yang sudah diumumkan KPU.
Peran dan partisipasi aktif masyarakat disini diperlukan guna melakukan penilian dan tanggapan terhadap calon wakil rakyatnya,”ujarnya.
Dihubungi terpisah oleh transjabar.com, Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Majalengka Dr.H.Yayat Hidayat mengaku belum mengetahui kebenaran berita tersebut, apakah betul dilakukan jemaah haji asal Majalengka atau dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan berita bohong (hoax).Kendati demikian, pihaknya sudah melakukan konfirmasi kesemua pimpinan rombongan kloter calon jemaah haji untuk mencari kebenaran kabar yang saat ini menjadi viral di masyarakat.
“Barusan sudah saya hubungi ke semua ketua kloter, tetapi belum ada jawaban, mungkin mereka sedang beristirahat, Sebab kalau waktu di Indonesia pagi, di Mekah itu tengah malam.Nanti mungkin usai shalat Subuh waktu mekah saya hubungi kontak lagi,” sebutnya.
Yayat mengaku akan bersikap tegas dan memberikan sanksi jika itu dilakukan oleh pendamping haji, namun jika dilakukan calon jemaah haji masyarakat umum, apalagi yang berlatar belakang kader atau pengurus partai politik sulit akan ditindak. “Kalau memang benar berita itu, saya hanya menyarankan agar seluruh calon jemaah haji konsentrasi beribadah, dan jangan bawa urusan politik dalam ritual ibadah kepada Allah Swt,”pintanya.
Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Majalengka H M.Risan mengatakan, masalah ibadah haji merupakan ibadah sakral dan penyempurnaan rukun Islam yang ke lima. Sehingga alangkah baiknya tidak dibawa ke ranah politik.”Sebaiknya sesorang itu harus bisa menempatkan dirinya dan ada waktu serta tempatnya. Jangan sampai dicampuradukan antara kepentingan politik dan ibadah haji, Lebih baik khusyu saja dalam menjalankan ibadah selama di tanah suci, jangan diseret ke dalam ranah politik,”tegasnya.
Seperti dilansir informasi yang beredar di link berita dari www.suaraislam.co, judulnya viral-jemaah haji bentangkan spanduk yang bertuliskan 2019 ganti presiden. Jamaah itu diduga berasal dari Kabupaten Majalengka provinsi Jawa Barat. ( Aan Ansori ).
