TRANSJABAR.COM | Aktivis anti korupsi Dwi Hantono meminta agar pihak aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terkait dengan proyek pengadaan rambu bersuar sebesar Rp. 250 juta di Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran ( TA ) 2024 yang dinilai kurang transparan yang dapat berdampak pada dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.
” Kami meminta agar pihak aparat penegak hukum memanggil pihak yang bertanggungjawab terkait dengan proyek rambu bersuar tersebut, “ kata Dwi Hantono, Rabu ( 26/5/2024).
Kadis Perhubungan Iwan Soeroso saat dikonfirmasi terkait dengan program rambu bersuar agar langsung melakukan konfirmasi ke bidang sarpras, karena bidang tersebut yang mengetahui secara jelas terkait dengan kegiatan tersebut.
Sementara itu, Kabid Sarpras Dinas Perhubungan Entin saat dikonfirmasi proyek pengadaan rambu bersuar tersebut menyampaikan bahwa proyek tersebut sudah selesai dikerjakan, dengan titik lokasi pemasangan dan pemeliharaan rambu bersuar sebanyak 68 titik.
” Udah beres, semuanya ada 68 titik rambu yang terpasang, dan titiknya tersebar di Purwakarta, termasuk di depan SMKN Darangdan, “ ujarnya, Jumat, ( 21/5/2024).
Ia akui terkait dengan pengadaan rambu bersuar memang melalui pihak ketiga yaitu CV Subur Jaya, dari 68 titik dengan jenis penyeberangan dan rambu bertuliskan hati – hati.
“ Kosentrasi kami ke zona aman sekolah yang tersebar di Kabupaten Purwakarta, dengan satu sekolah dipasang sebanyak 4 rambu, kalau sekolah mayoritas di wilayah kota, “ katanya.
Selain zona sekolah, kata Entin, juga dipasang rambu bersuar di zona tempat ibadah, ada dua titik untuk zona ibadah seperti di Mesjid Bungursari ( Harper ) dan Mesjid di wilayah Kecamatan Pondoksalam.
Sedangkan, pihak CV Subur Jaya saat dimintai keterangan terkait dengan proyek tersebut juga mengakui sudah selesai dikerjakan, namun tidak merinci titik lokasi yang dipasang rambu bersuar.
” Beres semua sudah dipasang, “ ujarnya tanpa bisa merinci titik lokasi rambu bersuar yang dipasang. (red).
