TRANSJABAR.COM | Adanya sejumlah masyarakat dan pengusaha yang melaporkan pelayanan publik dugaan pungli di Kantah ATR/BPN Kabupaten Cirebon, ditindaklanjuti oleh Masyarakat Anti Pungli Indonesia (MAPI), dengan audiensi dan koordinasi dengan jajaran kantah Kamis, (21/12/2023), di Ruang Rapat Kantah Kabupaten Cirebon.
Dugaan pungli yang disertai dengan sejumlah evident (bukti petunjuk) dari sejumlah pelapor disampaikan oleh MAPI dalam acara tersebut untuk dikonfirmasi dan Klarifikasi.
“ATR/BPN Sudah berubah drastis, sudah tidak saatnya lagi jajaran Kantah berprilaku seperti dulu. Ayo berubah, mimpi nyaman harus diganti dengan mimpi membangun bangsa dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Ketua Dewan Pembina MAPI, Letkol CPM (P) Endang Agustian, dalam acara tersebut.
Lebih lanjut, pria yang juga pernah menjabat Sekretaris Pokja Pencegahan Satgas Saberpungli RI itu, bukti-bukti yang MAPI terima akan dibuatkan resume untuk dilakukan proses secara bertahap, bertingkat dan berlanjut, setelah dikonfirmasikan kepada kantah yang bersangkutan.
Selain itu, saat ini MAPI hanya memberikan upaya warning, namun jika early warning atau pencegahan dini ini tidak juga diindahkan dan masih ada Lapdumas akibat prilaku tercela yang dilakukan oknum kantah, maka jangan salahkan kami kalau nanti ada tindakan dari APH.
“MAPI sangat konsen pada pengawasan, pendampingan, konsultasi pelayanan publik khususnya di ATR/BPN, tujuannya adalah karena kita menginginkan perubahan pelayanan publik serta memperbaiki stigma ‘buruk’ yang ada.
” Kami ingin para kantah jajaran memiliki mainset dan semangat yang sama dengan tingkat kanwil dan pusat, untuk memperbaiki image dan stigma yang masih buruk dimasyarakat, padahal kita lihat BPN sudah banyak berubah, dan ini harus diikuti oleh seluruh jajaran kantah dalam semangat dan kinerja yang sama,” tegas Agustian.
Dewan Pengawas MAPI Dhani Sudirman, menegaskan bahwa langkah sederhana yaitu para pelapor harus diagendakan untuk diajak diskusi non formal oleh kantah jajaran, tentang apa dan bagaimana masalah yang mereka hadapi dalam pelayanan yang telah diterimanya, sehingga masalah serupa tidak terjadi lagi kedepannya.
“Ini era komunikasi dan kolaborasi, segera agendakan ngopi dan rapat bersama para pihak, cari jalan keluar dan win-win solutions-nya, kemudian buat komitmen bersama untuk sama-sama memperbaiki hubungan dan kinerja antara pemohon dan pelayan publik, saya yakin akan lebih baik,” ucap pria yang juga anggota KAD KPK itu.
Sementara Kepala Kantor Pertanahan Kab. Cirebon, Hesekiel Sijabat, menyatakan akan segera memperbaiki kinerja jajarannya, apa yang disampaikan dan ditemukan MAPI akan menjadi input yang sangat positif untuk memperbaiki kinerja jajarannya.
“Terima kasih banyak atas segala atensi, informasi dan masukannya, kami akan berkomitmen untuk memperbaiki semuanya, kami yakinkan kepada publik bahwa kedepan hal-hal tersebut tidak akan terjadi lagi, jika masih terjadi kita akan lakukan tindakan yang tegas,” jelas pria yang pernah menjabat Kabid Pemetaan dan Pengukuran Kanwil ATR/BPN Jawa Barat itu.
Seperti diketahui, acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah jajaran diantaranya Kasi 1, Kasi 2 dan Kasi 3 serta Kasubag TU Kantah BPN Kab. Cirebon, sementara dari MAPI Wasekjen Very Sukma. (tim/red)
